PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB BERGERAK WILAYAH PERBATASAN DAN KEPULAUAN DI 34 PROVINSI TAHUN 2019
Abstract
Latar Belakang: Penyelenggaraan pelayanan KB di wilayah perbatasan dan kepulauan bukan hanya mengenai rendahnya kontribusi kedua wilayah tersebut terhadap pencapaian tingkat nasional. Namun sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan pemerataan akses pelayanan kesehatan dimana pelayanan KB merupakan salah satu hak reproduksi tiap individu.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif dengan metode potong lintang atau cross sectional. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data agregat pencapaian di tingkat provinsi. Sampel penelitian yaitu seluruh populasi studi berjumlah 34 provinsi dan analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat menggunakan SPSS 20.
Hasil: Hasil analisis univariat didapatkan sebanyak 33 (97,1%) provinsi telah menyelenggarakan pelayanan KB Bergerak di wilayah perbatasan 20 (60,6%) provinsi telah melaksanakan pula di wilayah kepulauan. Sebanyak 31 (91.2%) provinsi memanfaatkan faskes statis sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak dan 33 (97,1%) provinsi menggunakan sarana MUYAN KB. Selanjutnya, 23 (67,6%) provinsi telah melibatkan mitra kerja dari FKRTL, 34 (100%) melibatkan mitra kerja TNI dan 28 (82,4%) melibatkan mitra kerja dari FKTP.
Pembahasan: Penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak nyatanya perlu memperhatikan berbagai faktor, diantaranya faktor lingkungan dan norma di wilayah setempat, adanya dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan informasi publik mengenai manfaat KB hingga ketersediaan akses menjangkau pelayanan KB Bergerak, baik akses secara geografis maupun ekonomi.
Kesimpulan: Pemenuhan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas pelayanan KB Bergerak di wilayah perbatasan dan kepulauan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah melalui dukungan APBD hingga kolaborasi dengan pihak swasta melalui pendanaan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat.
References
BKKBN. (2019). Panduan Penyelenggaraan Pelayanan KB Bergerak.
BKKBN. (2020). Rencana Strategis BKKBN 2020-2024. 1–71.
BKKBN, B. (2014). Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Progam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional.
Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Jurnal SMARTek, 8(1), 72–82. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/628/546
Bunu, H. Y. (2018). Resistensi Daerah Terhadap Program Keluarga Berencana. Piramida, XIV(1), 1–15.
Christiani, C., Diah, C., & Bambang, W. (2013). faktor-faktor yang mempengaruhi metode pemakaian metode Jenis- Jenis Kontrasepsi. Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 74–84.
Field, E., Abo, D., Samiak, L., Vila, M., Dove, G., Rosewell, A., & Nathan, S. (2018). A partnership model for improving service delivery in remote papua New Guinea: A mixed methods evaluation. International Journal of Health Policy and Management, 7(10), 923–933. https://doi.org/10.15171/ ijhpm.2018.50
Gedeon, J., Hsue, S. N., Walsh, M., Sietstra, C., Marsan, H., & Foster, A. M. (2015). Assessing the experiences of intra-uterine device users in a long-term conflict setting: A qualitative study on the Thailand-Burma border. Conflict and Health, 9(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s13031-015-0034-9
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (2009).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pub. L. No. 18, III 2016 (2016). https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/ 2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf
Kemenkes RI. (2012). Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Di Dtpk.
Kementerian PPN/Bappenas. (2014). Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. In BUku I Agenda Pembangunan Nasional (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–324).
Laksmiarti, T., Budisuari, M., & Ardani, I. (2015). People’s Health Service Preference at the State Borders [A Policy Analysis]. People’s Health Service Preference at the State Borders [A Policy Analysis], 17(4), 353–362. https://doi.org/10.22435/bpsk.v17i4
Laksono, A. D., & Sukoco, N. E. (2016). Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia (Healthcare Accessibility in Indonesia). In PT Kanisius (Issue January). https://www.researchgate.net/publication/315892278_Aksesibilitas_Pelayanan_Kesehatan_di_Indonesia
Luti, I., Hasanbasri, M., & Lazuardi, L. (2012). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Sistem Rujukan Kesehatan Daerah Kepulauan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 01(01), 24–35.
Megatsari, H., Laksono, A. D., Ridlo, I. A., Yoto, M., & Azizah, A. N. (2019). Perspektif Masyarakat Tentang Akses Pelayanan Kesehatan. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 21(4), 247–253. https://doi.org/ 10.22435/hsr.v21i4.231
Mohanty, S.K, Rockli Kim, P. K. K. and S. V. S. (2018). Geographic Variation in Household and Catastrophic Health Spending in India: Assessing the Relative Importance of Villages, Districts and States 2011-2012. The Milbank Quarterly, 95(1), 167–208.
Nur Mahmudah, L. T. I. (2015). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) Pada Akseptor Kb Wanita Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Unnes Journal of Public Health, 4(3), 76–85. https://doi.org/10.15294/ujph.v4i3.7222
Opie, C. A., Gibson-Thorpe, B., Lees, C., & Haines, H. M. (2019). “Believe in me and i will believe in myself”, a rural Australian health service learns how to mangan dunguludja ngatan (build strong employment) for Aboriginal and Torres Strait Islander people: A qualitative study. Human Resources for Health, 17(1), 1–14. https://doi.org/10.1186/s12960-019-0384-2
Rutenberg, B. M. (1996). E VA L U A T I N G F A M I LY P LANNING FAMILY PLANNING.
Suharmiati, Lestari Handayani, L. K. (2012). perbatasan di kabupaten sambas ( Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar ) ( Factors In fl uence Accesibility of Health Services at a Remote and Border Health Service in Sambas District). Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 15(3), 223–231.
Upadhyay, U. D. (2018). Informed Choice in Family Planning. Helping People Decide. ResearchGate, February 2001.
WHO. (2014). Ensuring human rights within contraceptive programmes. 50. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/126799/1/9789241507493_eng.pdf?ua=1
Wu, Yanyan, Olivia Uchima, Colette Browne, K. B. (2017). Healthy Life Expectancy in 2010 for Native Hawaiian, White, Filipino, Japanese and Chinese Americans Living in Hawai’i. HHS Public Access, 31(7), 659–670. https://doi.org/10.1177/ 1010539519875614.Healthy
